Lewerissa dan Kapolda Baru Perkuat Sinergi, Miras hingga Konflik Agraria Jadi Perhatian
Ambon, indonesiatimur.co – Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencegah konflik sosial dan menangani berbagai persoalan keamanan yang masih dihadapi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa saat menerima kunjungan Kapolda Maluku yang baru, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., bersama jajaran di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (16/10/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Polda Maluku, terutama dalam membangun situasi keamanan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.
Lewerissa menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, komunikasi yang cepat dan kesamaan langkah menjadi faktor penting dalam menangani persoalan keamanan, termasuk konflik antarkelompok masyarakat.
“Secara umum, kondisi stabilitas keamanan di Maluku relatif aman dan terkendali. Memang masih terjadi satu atau dua peristiwa di tengah masyarakat, tetapi setiap kali terjadi konflik, Forkopimda kami kompak. Kami langsung berkomunikasi dan turun ke lapangan,” ujar Lewerissa.
Miras, Narkoba, dan Konflik Agraria Jadi Tantangan
Di balik kondisi keamanan yang dinilai relatif terkendali, sejumlah persoalan masih membutuhkan perhatian serius. Lewerissa menyoroti tindak kriminalitas yang berkaitan dengan minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta sengketa batas wilayah dan konflik agraria.
Persoalan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal, baik antarkelompok masyarakat, antarkampung, maupun antarnegara adat atau negeri di Maluku.
Karena itu, menurut Lewerissa, penanganan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan setelah konflik terjadi. Upaya pencegahan, komunikasi dengan masyarakat, dan penyelesaian akar persoalan perlu berjalan beriringan agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ia berharap Polda Maluku terus memperkuat langkah-langkah preventif, mengedepankan pendekatan persuasif, serta menegakkan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Sinergi Jadi Kunci Menjaga Maluku Tetap Kondusif
Lewerissa menilai, kompleksitas persoalan keamanan dan sosial di Maluku membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dan kepolisian, menurutnya, perlu bergerak bersama dalam merespons persoalan masyarakat, sekaligus membangun langkah pencegahan yang berkelanjutan.
“Saya kira menghadapi situasi seperti ini tidak ada cara lain bagi kami selain kita berkompak, bersinergi, dan berkolaborasi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan koordinasi pemerintahan, pendekatan sosial, dan partisipasi masyarakat.
Bagi Maluku yang memiliki keragaman sosial serta wilayah yang tersebar, komunikasi antarlembaga menjadi salah satu unsur penting dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mempercepat penanganannya.
Pertemuan Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku ditutup dengan pertukaran plakat sebagai simbol penghargaan dan penguatan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Polda Maluku.
Kapolda Suwondo Nainggolan menyerahkan plakat kepada Lewerissa, yang kemudian membalasnya dengan penyerahan plakat kepada Kapolda.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, serta para asisten Sekda yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum.
Penguatan sinergi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan kepolisian untuk merespons tantangan keamanan secara terkoordinasi, dengan mengutamakan pencegahan konflik, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum yang sesuai aturan. (it-02)
